Kajari Ciamis Mengikuti Video Conference Pengarahan Jaksa Agung RI

Posted on

Kejaksaan Negeri Ciamis – Rabu, 06 Januari 2021 Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis beserta Para Kasi dan Kasubagbin mengikuti Pengarahan Jaksa Agung RI dalam rangka konsolidasi dan peningkatan kinerja di Tahun 2021 yang dilaksanakan secara virtual melalui Video Conference dengan tetap mengikuti protokol kesehatan.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Jaksa Agung RI Dr. Burhanuddin, S.H., M.H. dan diikuti secara virtual oleh Wakil Jaksa Agung RI. Setia Untung Arimuladi, S.H., M.Hum, Para Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, serta Para Staf Ahli Jaksa Agung RI; Para Pejabat Eselon II, III, dan IV di Lingkungan Kejaksaan Agung; para Kepala Kejaksaan Tinggi beserta Jajaran, Kepala Kejaksaan Negeri beserta Jajaran dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri beserta Jajaran seluruh Indonesia.

Selanjutnya Jaksa Agung menyampaikan beberapa hal yang urgen untuk segera dilaksanakan, antara lain sebagai berikut :

  1. Penerapan Protokol Kesehatan.
  2. Pengawalan Program Vaksinasi Nasional.
  3. Pengawalan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
  4. Cipta Kondisi Pasca Pelarangan Front Pembela Islam (FPI).
  5. Realisasi Hasil Keputusan Rapat Kerja Kejaksaan RI Tahun 2020.

Bertolak dari arahan sebagaimana yang telah diuraikan, sebagai kristalisasi hasil Raker Kejaksaan RI Tahun 2020 dan arahan Presiden RI pada pembukaan Raker dimaksud, selanjutnya Jaksa Agung menyampaikan 7 (tujuh) Program Kerja Prioritas Kejaksaan RI tahun 2021, yakni sebagai berikut :

  1. Pendampingan dan pengamanan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam rangka percepatan pembangunan nasional.
  2. Pengawasan dan penegakan disiplin untuk mewujudkan Kejaksaan yang bersih dan profesional.
  3. Pembentukan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pembangunan manajemen karir yang jelas, terstruktur, dan transparan, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang tematik.
  4. Digitalisasi Kejaksaan untuk sistem kerja yang efisien, transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi.
  5. Penegakan hukum yang berkeadilan, serta memberikan kemanfaatan, khususnya dalam upaya memulihkan korban kejahatan dan memperbaiki pelaku.
  6. Penanganan perkara tindak pidana korupsi yang berkualitas dan berorientasi penyelamatan keuangan negara.
  7. Penyelesaian perkara dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat secara tuntas, bermartabat, dapat diterima oleh berbagai pihak, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengakhiri pengarahannya, Jaksa Agung meminta agar masing-masing satuan kerja untuk menyampaikan laporannya secara berjenjang dan berkala terkait pelaksanaan arahan ini.